ISI PERJANJIAN BONGAYA

ISI PERJANJIAN BONGAYA

ISI PERJANJIAN BONGAYA

ISI PERJANJIAN BONGAYA

Karena pada peperangan tersebut pihak dari VOC sangat kuat dan banyak yang memihak, akhirnya Sultan Hasanudin terdesak oleh kompeni VOC yang akan mengambil alih perdagangan di kota Makassar. Sedangkan Isi Perjanjian Bongaya yang sangat merugikan masyarakat Makassar saat itu adalah sebagai berikut:

  1. VOC menguasai monopoli perdagangan yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.
  2. Makasar harus melepas seluruh daerah bawahannya, misalnya seperti Sopeng, Luwu, Wajo, dan Bone.
  3. Aru Palaka dikukuhkan atau ditetapkan sebagai Raja Bone.
  4. Makasar harus menyerahkan seluruh benteng-benteng yang ada.
  5. Makasar harus segera membayar biaya perang dalam bentuk hasil bumi kepada VOC setiap tahun.

Perjanjian tersebut jelas terlihat merugikan rakyat Indonesia. Hal ini memperlihatkan jika kota Makasar dan politik adu domba Belanda terhadap Sultan Hasanudin dan Aru Palaka berhasil dilaksanakan. Hal ini pun justru telah menghancurkan persatuan rakyat di Makassar karena ulah Belanda.

Dalam peperangan besar yang terjadi ini, Sultan Hasanudin melawan Aru Palaka yang saat itu di bantu oleh tentara VOC yang mana dipimpin oleh Kapten Cornelis Speelman. Dan pada akhirnya Sultan Hasanudin mengalami kekalahan. Ia pun pada akhirnya dan dipaksa untuk menandatangani sebuah perjanjian perdamaian di Desa Bongaya pada tahun 1667.

Detail -detail dari isi perjanjian Bongaya :

  1. Seluruh pejabat hingga rakyat Kompeni yang memiliki kebangsaan Eropa yang baru-baru ini atau pada masa lalu melarikan diri dan masih tinggal di sekitar Makassar harus segera dikirim kepada Laksamana (Cornelis Speelman).
  2. Segala alat senjata seperti meriam, atau uang, dan barang-barang yang masih tersisa, yang diambil dari kapal Walvisch di Selayar dan Leeuwin di Don Duango, harus segera diserahkan atau dikembalikan kepada Kompeni.
  3. Orang-orang yang ada bukti salah atas kasus pembunuhan orang Belanda di berbagai tempat harus diadili segera oleh Perwakilan Belanda dan mendapat hukuman setimpal.
  4. Raja dan bangsawan Makassar harus membayar ganti rugi dan seluruh hutang pada Kompeni, dan diberi waktu paling lambat musim berikutnya.
  5. Seluruh orang Portugis dan Inggris harus diusir dari wilayah Makassar dan tidak boleh lagi diterima, tinggal di sini maupun melakukan perdagangan.
  6. Tidak ada orang kebangsaan Eropa yang boleh masuk atau melakukan perdagangan di Makassar.
  7. Hanya Kompeni yang bebas melakukan perdagangan di Makassar. Baik orang “India” atau “Moor” (Muslim India), Jawa, Melayu, Aceh, atau Siam tidak boleh memasarkan kain dan barang-barang dari Tiongkok karena hanya Kompeni yang boleh melakukannya.
  8. Jika ketahuan, semua yang melanggar akan dihukum dan barangnya akan disita oleh Kompeni.
  9. Kompeni harus bebas dari bea dan pajak impor maupun ekspor.
  10. Pemerintah dan rakyat Makassar tidak boleh berlayar ke mana saja kecuali Bali, pantai Jawa, Jakarta, Banten, Jambi, Palembang, Johor, dan Kalimantan. Pemerintah dan rakyat Makassar harus meminta surat izin dari Komandan Belanda di Makassar. Bagi yang berlayar tanpa surat izin akan dianggap musuh dan diperlakukan sebagaimana musuh.
  11. Tidak ada kapal yang boleh dikirim ke Bima, Solor, Timor, dan lainnya semua wilayah di timur Tanjung Lasso, di utara atau timur Kalimantan atau pulau-pulau di sekitarnya. Yang melanggar harus menebusnya dengan nyawa dan harta.
  12. Seluruh benteng yang ada di sepanjang pantai Makassar harus dihancurkan, yaitu: Barombong, Pa’nakkukang, Garassi, Mariso, Boro’boso. Kemudian, hanya wilayah Sombaopu yang boleh tetap berdiri untuk ditempati raja.
  13. Benteng Ujung Pandang harus diserahkan kepada Kompeni dalam keadaan yang bagus, bersamaan dengan desa dan tanah yang menjadi wilayahnya.
  14. Koin Belanda seperti yang digunakan di Batavia juga harus diberlakukan di Makassar.

Baca Juga :