Jadi Sasaran Empuk Orang Dewasa, Pelibatan Anak-anak dalam Dunia Politik Dipertanyakan

Jadi Sasaran Empuk Orang Dewasa, Pelibatan Anak-anak dalam Dunia Politik Dipertanyakan

Jadi Sasaran Empuk Orang Dewasa, Pelibatan Anak-anak dalam Dunia Politik Dipertanyakan

Jadi Sasaran Empuk Orang Dewasa, Pelibatan Anak-anak dalam Dunia Politik Dipertanyakan
Jadi Sasaran Empuk Orang Dewasa, Pelibatan Anak-anak dalam Dunia Politik Dipertanyakan

Peristiwa kerusuhan yang terjadi  tanggal 22 mei 2019 di depan gedung Bawaslu

dan demonstrasi  massa tanggal 26 juni 2019   menjelang putusan MK membuktikan masih  banyaknya anak-anak yang dilibatkan dalam aktivitas politik . Dengan wajah-wajah yang lugu mereka meneriakan pembelaan kepada salah satu pihak tanpa mengerti lebih lanjut  maksud dari  pembelaan yang mereka lakukan.

Anak-anak ini umumnya datang dari luar Jakarta, punya semangat pembelaan yang tinggi terhadap tokoh atau kelompok tertentu.  Namun ada juga yang tidak paham maksud kedatangan mereka. Mereka datang hanya berdasarkan ajakan atau  suruhan orang dewasa.

Dikatakan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Generasi, Ena Nurjanah

, semua yang dilakukan oleh anak-anak sudah bisa dipastikan merupakan  hasil tindakan orang dewasa. Dunia politik  sama sekali bukan ranah yang anak-anak pahami.

“Anak-anak tidak pernah punya kepentingan dalam kegiatan yang mereka lakukan. Tetapi orang dewasalah  yang memiliki agenda dan kepentingan  dengan  menggiring anak-anak  dalam kancah politik praktis,” ujarnya.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA) no.35 tahun 2014 sebenarnya

sudah gamblang menyatakan  larangan pelibatan  anak dalam kegiatan politik, sekaligus memuat point tentang  sanksi hukum yang diberikan terhadap para pelanggar pasal tersebut.

Pasal 15 dari UU PA menyatakan bahwa  anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e. pelibatan dalam peperangan.

Kemudian sanksi hukum terhadap para pelanggarnya ada di dalam  Pasal 87 yang menyatakan bahwa  Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76H(yaitu bahwa setiap orang dilarang merekrut atau memperalat Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa),  dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

“Dengan melihat kasus yang masih hangat terjadi, pelibatan anak dalam dunia politik nampaknya belum ada kata berhenti. Anak-anak masih terus saja menjadi komoditas politik. Kerentanan pemahamanan  anak  telah dijadikan  sarana bagi mereka yang punya ambisi untuk memasukkan pemahaman  orang dewasa  dalam benak anak-anak  yang polos ,” tukas Ena.

 

Sumber :

https://connect.barton.edu/ICS/Academics/BUS/CIS_PLA/Special_Courses-CIS_PLA-CIS_1/Blog_1.jnz?portlet=Blog_1&screen=View+Post&screenType=next&Id=66dee9a0-de10-48a4-b22c-5480945b5945