Pemalsuan Obat Sangat Serius Mengancam Kesehatan Manusia

Pemalsuan Obat Sangat Serius Mengancam Kesehatan Manusia

Pemalsuan Obat Sangat Serius Mengancam Kesehatan Manusia

Pemalsuan Obat Sangat Serius Mengancam Kesehatan Manusia
Pemalsuan Obat Sangat Serius Mengancam Kesehatan Manusia

Pakar dalam bidang hukum, kebijakan publik, dan komunikasi, yang juga menjabat sebagai Director and Senior Consultant Inke Maris & Associates (IM&A), Widyaretna Buenastuti resmi menyandang gelar Doktor Hukum setelah lulus ujian promosi doktor bidang Ilmu Hukum di Universitas Pelita Harapan (UPH).

Ujian terbuka yang berlangsung di Gedung D Kampus UPHSabtu (27/07/2019) dipimpin DR.(HC). Ir. Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc selaku Rektor Universitas Pelita Harapan sekaligus Ketua Tim Penguji dengan promotor Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H, M.H dan co promotor Dr Henry Soelistyo Budi, S.H, LL.M. Sedangkan tim penguji adalah Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H. yang juga Dekan FH-UPH,  Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A, Prof. Zen Umar Purba,S.H., LL.M, Prof. Dr.dr. Agus Purwadianto,S.H., M.Si., DFM, Sp.F(K) dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dalam ujian terbuka yang berlangsung selama lebih kurang 60 menit, Widyaretna

yang biasa disapa Widya menyampaikan disertasinya berjudul “Pemalsuan Obat Sebagai Bentuk Kejahatan Terhadap Kemanusiaan”. Di hadapan tim penguji, Widya mengungkapkan bahwa pemalsuan obat berbeda dengan pemalsuan barang-barang lainnya karena dampaknya pada kesehatan manusia perlu diperhatikan. Dalam kenyataannya, temuan obat palsu di pasaran semakin meningkat. Secara hukum positif Indonesia Pasal 196 dan/atau Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjadi dasar pemidanaan para pelaku pemalsu obat. Namun, maraknya pemalsuan, rendahnya hukuman pemidanaan menjadi permasalahan hukum tersendiri.

“Disertasi ini mencoba membedah permasalahan dilihat dari perlindungan terhadah pemegang merek, efektifitas hukum dan konsep ideal untuk penegakan hukum kedepannya. Pendekatan melalui kajian terhadap kasus-kasus obat palsu yang diputuskan di beberapa pengadilan yang tersebar di Indonesia, kemudian putusan hakim dalam kasus vaksin palsu di tahun 2016 dijadikan data awal untuk kajian disertasi ini agar dapat menelaah pertimbangan hakim dalam membuat keputusannya terhadap para pelaku kejahatan pemalsuan obat,” papar Widya.

Keberadaan obat di kehidupan sehari-hari masyarakat memang sangatlah dekat.

Namun sayangnya, pengetahuan masyarakat mengenai dunia farmasi masih sangat minim atau bahkan sangat awam. Widya juga menjelaskan, “Kondisi masyarakat yang belum teredukasi dengan baik terkait cara-cara melindungi diri dan keluarga dari ancaman obat palsu merupakan salah satu celah bagi kejahatan pemalsuan obat. Celah ini membuat kejahatan obat palsu tersebut semakin merebak.

Dari sisi produsen obat, belum adanya suatu budaya atau kesadaran institusi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat secara rutin dan proaktif terkait pengetahuan sederhana tentang obat dan atau sediaan farmasi, termasuk cara melindungi masyarakat dari ancaman obat palsu. Semua ini di lakukan kajian dengan penelitian secara kuantitatif dengan 458 responden berpartisipasi di dalamnya.”

Mengingat dampak pemalsuan obat ini sangat serius mengancam kesehatan manusia,

sedangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa masyarakat Indonesia berhak untuk mendapatkan hak atas kesehatan. Hak asasi atas kesehatan ini juga di tegaskan kembali di dalam Undang-Undang Kesehatan. Dengan demikian, kejahatan pemalsuan obat adalah kejahatan terhadap kemanusiaan.

 

Sumber :

https://cole2.uconline.edu/eportfolios/24427/Home/Earthquakes_Comprehension_Types_and_Causes