Pembagian Hukum Pidana

Pembagian Hukum Pidana

  1. Hukum Pidana dalam Keadaan Diam dan Dalam Keadaan Bergerak.

            Arti dasar ini adalah Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

  1. Hukum Pidana dalam Arti Obyektif dan Arti Subyektif.
  2. Hukum pidana obyektif yang juga disebut ius poenale adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang disertai ancaman bagi pelanggarnya.
  3. Hukum pidana Subyektif yang disebut juga ius poeniendi adalah aturan yang berisi atau mengenai hak atau kewenangan negara yang memegang tiga kekuasaan/hak fundamental, seperti :
  4. Hak untuk menentukan perbuatan yang dilarang disertai sanksi pidananya.
  5. Hak untuk menjalankan hukum pidana dengan menuntut atau menjatuhka pidana.
  6. Hak untuk menjalankan sanksi pidana yang telah di jatuhkan.
  1. Atas Dasar pada Siapa Berlakunya Hukum Pidana.

  2. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku untuk semua warga negara.
  3. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang di bentuk negara yang hanya di khususkan bagi subyek hukum tertentu. Contoh : Subyek hukum anggota TNI.
  4. Atas Dasar Sumbernya.

            Atas dasar sumbernya, dibedakan antara hukum pidana umum yang sumbernya pada kodifikasi (KUHP dan KUHAP) dan hukum pidana khusus yang sumbernya dari peraturan perundang-undangan diluar kodifikasi.

  1. Atas Dasar Wilayah Berlakunya Hukum.
  2. Hukum Pidana Umum adalah hukum pidana yang di bentuk oleh Pemerintah Negara Pusat yang berlaku bagi subyek hukum yang melanggar hukum pidana dan berada diseluruh wilayah indonesia (asas teritorial, pasal 2)
  3. Hukum Pidana Lokal adalah hukum pidana yang dibuat oleh Pemda yang berlaku bagi subyek hukm yang melanggar hukum pidana di dalam wilayah hukum pemerintah daerah terasebut.
  4. Atas Dasar Bentuk/Wadahnya.
  5. Hukum Pidana Tertulis disebut juga hukum pidana undang-undang. misal (KUHP dan KUHAP).
  6. Hukum Pidana Tidak Tertulis disebut juga hukum pidana adat. Misal pasal 5 (3b).
  1. Fungsi Hukum Pidana
  1. Fungsi Melindungi Kepentingan Hukum dari Perbuatan yang Menyerang atau Memerkosanya.
  2. Memberi Dasar Legitimasi bagi Negara dalam Rangka Menjalankan Fungsi Mempertahankan Kepentingan Hukum yang Dilindungi.
  3. Fungsi Mengatur dan Membatasi Kekuasaan Negara dalam Rangka Negara Menjalankan Fungsi Mempertahankan Kepentingan Hukum yang Dilindungi.
  1. Ilmu Hukum Pidana
  2. Dalam arti sempit (Ius Constitutum) atau Hukum Positif adalah hukum yang sedang berlaku saat ini.

Contoh : KUHP dan UU Pidana di luar KUHP.

  1. Dalam arti luas (Ius Constitutum dan Ius Constituendum) atau Hukum yang di cita-citakan.

Contoh : RUU KUHP.

 

https://weshop.co.id/stickman-basketball-apk/