Pembagian Hukum

Pembagian Hukum

Pembagian Hukum

Pembagian Hukum
Pembagian Hukum

1.              Menurut “sumbernya” hukum dibagi dalam :

a)       Hukum Undang-Undang, yaitu hukum yang tercantum dalam hukum perundang-undangan.
b)       Hukum Kebiasaan, yaitu hukum yang terletak pada kebiasaan (adat).
c)        Hukum Traktat, ialah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian antar negara.
d)       Hukum Yurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.
2.             Menurut “bentuknya” hukum dibagi dalam :
a)       Hukum Tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis terbagi lagi atas :
·           Hukum yang dikodifikasikan :
Hukum yang terususun rapi, jelas, dan dibukukan sebagai kitab undang-undang, contohnya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pidana, dan Perdata.
·           Hukum yang tidak dikodifikasikan :
Hukum yang tidak tersusun rapi dan tidak dikukuhkan, contohnya UU PT.
b)       Hukum Tidak Tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundang-undangan.
3.             Menurut “tempat berlakunya” hukum dibagi dalam :
a)       Hukum Nasional ialah hukum dalam suatu negara.
b)       Hukum Internasional ialah hukum yang mengatur hubungan Internasional.
c)        Hukum Asing ialah hukum dalam negara lain.
d)       Hukum Gereja ialah norma gereja yang ditetapkan untuk anggota-anggotanya.
4.             Menurut “waktu berlakunya” hukum dibagi dalam :
a)       Ius Constitutum (Hukum Positif) ialah hukum yang berlaku pada saat sekarang dalam suatu masyarakat dan daerah tertentu, contohnya peraturan kampus.
b)       Ius Constituendum ialah hukum yang diharapkan akan berlaku di waktu yang akan datang.
c)        Hukum Asasi (Hukum Alam) ialah hukum yang berlaku dalam segala bangsa di dunia, contoh hak hidup.
5.             Menurut “cara mempertahankannya” hukum dibagi dalam :
a)       Hukum Formil ialah hukum yang memuat peraturan yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil.
b)       Hukum materiil ialah hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan yang wujud perintah dan larangan-larangan.
6.             Menurut “sifatnya” hukum dibagi dalam :
a)       Hukum yang memaksa ialah hukum yang dalam keadaan bagaimana harus dan mempunyai paksaan mutlak.
b)       Hukum yang mengatur (pelengkap) ialah hukum yang dapat dikesampingkan, apabila pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam perjanjian.
7.             Menurut “wujudnya” hukum dibagi dalam :
a)       Hukum Obyektif ialah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu.
b)       Hukum Subyektif ialah hukum yang timbul dari hubungan obyektif dan berlaku terhadap seseorang tertentu atau lebih.
8.            Menurut “isinya” hukum dibagi dalam :
a)       Hukum Privat (Hukum Sipil) ialah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya, dan menitik beratkan pada kepentingan seseorang.
b)       Hukum Publik (Hukum Negara) ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan alat perlengkapan atau negara dan warganegaranya.