Pengertian Tentang Hukum

Pengertian Tentang Hukum

Pengertian Tentang Hukum

Pengertian Tentang Hukum
Pengertian Tentang Hukum

Hukum dan Undang-undang Negara

Bila kita menghadap hukum, pertama-tama kita insyaf bahwa hukum harus dikaitkan dengan kehidupan social: “hukum adalah pertama-tama penataan hidup sosial”. Perumusan ini masih sangat abstrak, akan tetapi justru karenanya meliputi macam-macam bentuk hukum, bila hukum ditanggapi secara lebih konkret, pengertiannya berbeda-beda.

Menurut John Austin (1790-1859) tokoh positivisme terdapat macam-macam hukum yakni:
1. Hukum Allah. Hukum ini lebih-lebih merupakan suatu moral hidup daripada hukum dalam arti yang sejati.
2. Hukum manusia yakni segala peraturan yang dibuat oleh manusia. Di sini harus dibedakan antara:
– Hukum yang sungguh-sungguh (properly so called). Hukum ini adalah undang-undang yang berasal dari suatu kekuasaan politik, atau peraturan pribadi-pribadi swasta yang menurut undang-undang berlaku.
– Hukum yang sebenarnya bukan hukum (improperly so called). Hukum ini adalah peraturan-peraturan yamg berlaku bagi suatu klub olahraga, bagi suatu pabrik, bagi karya-karya ilmiah dsb. https://www.dosenpendidikan.com/contoh-teks-laporan-hasil-observasi/

Bila kita mengikuti pandangan modern ini-yang kiranya sulit untuk ditantang-maka:

1. Bidang yuridis mendapat suatu tempat yang terbatas, yakni menjadi unsur negara. Wilayah hukum bertepatan dengan wilayah suatu negara.
2. Hukum mengandung arti kemajemukan, sebab terdapat beberapa bidang hukum disamping negara, walaupun bidang-bidang itu tidak mempunyai hukum dalam arti yang penuh. Hukum dalam arti sesungguhnya adalah hukum yang berasal dari negara dan yang dikukuhkan oleh negara. Hukum-hukum lain tetap dapat disebut hukum, tetapi mereka tidak mempunyai arti yuridis yang sesungguhnya.

 

4.2 Hukum Yang Legal

Hukum yang sungguh-sungguh adalah hukum yang legal atau sah. Hukum yang tidak legal sebenarnya bukan hukum, melinkan menyerupai tindakan kekerasan. Hukum adalah legalitas. Peraturan-peraturan yang legal itu mempunyai kekuatan yuridis (validity), dan karenanya berbeda dengan kebiasaan yang tidak berlaku secara yuridis.
Teori stufenbau (bangunan menurut jenjang) menentukan jenjang-jenjang perundang-undanga. Menurut Undang-undang Dasar Republik Indonesia jenjang-jenjang itu didahulukan oleh Pancasila, sehingga susunan jenjang-jenjang tersebut adalah sbb:
1. Panca Sila (PS),
2. Undang-undang Dasar (UUD),
3. Ketetapan MPR (TAP-MPR),
4. Undang-undang (UU),
5. Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu),
6. Peraturan Pemerintah (PP),
7. Keputusan Presiden (Keppres),
8. Keputusan Menteri (Kepmen),
9. Keputusan Dirjen dst.

 

4.3 Hukum Sebagai Normatif

Bila pemerintah yang sah mengeluarkan suatu peraturan menurut perundang-undangan yang berlaku, peraturan tersebut ditanggapi sebagai norma yang berlaku secara yuridis, yakni peraturan itu terasa mewajibkan, sedemikian rupa sehingga seorang yang tidak menurut peraturan itu dapat dikritik kelakuannya, bahkan dapat dituntut hukuman terhadapnya, melalui pengadilan, hal ini yang dimaksudkan kalau dikatakan bahwa hukum bersifat normatif.

Bila hukum diakui sebagai normatif, diakui bahwa huku itu mewajibkan, bahwa hukum itu harus ditaati. Ketaatan itu tidak dapat disamakan dengan ketaatan akan suatu perintah (Austin). Hukum ditaati, bukan karena terdapat suatu kekuasaan di belakngnya, melainkan karena mewajibkan itu termasuk hukum sendiri.
Pada hakikatnya hukum adalah norma yang mewajibkan. Hal ini jelas sebab bila suatu pemerintah tidak berhasil mengefektifkan suatu peraturan (ump. tentang pajak), sehingga peraturan itu kurang ditaati, kekuatan peraturan tersebut sebagai norma tidak hilang. Bahkan para toko neopositivisme abad ini (a.l. Hart) menerima, bahwa salah satu unsur hakiki hukum adalah bahwa hukum bersifat normatif, dan karenanya mewajibkan.