Penyimpangan Dana Alokasi Khusus Pendidikan

Penyimpangan Dana Alokasi Khusus Pendidikan

Penyimpangan Dana Alokasi Khusus Pendidikan

Penyimpangan Dana Alokasi Khusus Pendidikan
Penyimpangan Dana Alokasi Khusus Pendidikan

Setelah melakukan kajian, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Pencegahan M Jasin mengatakan bahwa KPK telah menenggarai adanya potensi peyimpangan sebesar 2,2 trilyun dalam pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) dalam bidang pendidikan.

“Ini terjadi akibat ketidaksesuaian DAK pada tahap perencanaan,” kata Jasin dalam jumpa pers di gedung KPK Jakarta, Jumat 15 Januari 2010.

Menurut Jasin dari data alokasi DAK bidang pendidikan Departemen Keuangan terdapat 160 kabupaten/kota yang secara tetap mendapatkan dana DAK bidang pendidikan, meski data teknis Departemen Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa 160 kabupaten/kota itu tidak memiliki ruang kelas rusak dan tidak membutuhkan dana rehabilitasi.

“Dana rehabilitasi ini mencapai Rp 2,2 trilyun,” kata Jasin.

Selain itu, menurut Jasin juga terjadi penyimpangan pemanfaatan dana dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam bidang pendidikan.

“Penyimpangan terjadi antara lain dalam pembayaran jasa konsultan dan IMB,” ujar Jasin.

Jasin mencontohkan di suatu kabupaten setiap sekolah penerima DAK bidang pendidikan diharuskan membayar sebesar Rp 3,3 juta untuk biaya konsultan, perencana dan pengawas, menurutnya bila dikalikan 138 sekolah yang mendapatkan DAK di kabupaten itu, maka jumlahnya mencapai Rp 455,4 juta.

Selain itu menurut Jasin, KPK juga menemukan keterlambatan pencairan yang mengakibatkan tersendatnya proses rehabilitasi serta kurang tertibnya pencatatan aset yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dan berbagai potensi konflik kepentingan yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

“Saat ini kami masih mengedepankan pencegahan, namun kalau terus menyimpang, tidak menutup kemungkinan proses hukum akan berjalan,” kata Jasin.