PERWAKAFAN MENURUT UNDANG-UNDANG

PERWAKAFAN MENURUT UNDANG-UNDANG

PERWAKAFAN MENURUT UNDANG-UNDANG

PERWAKAFAN MENURUT UNDANG-UNDANG
PERWAKAFAN MENURUT UNDANG-UNDANG

PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

Hal ini termuat dalam lembaran Negara No. 38 dan tambahan Lembaran Negara No. 3107 yang berlaku sejak 17 Mei 1977. PP ini terdiri dari 7 BAB dan 18 Pasal.
Sejak pemerintahan colonial Belanda masalah wakaf ini telah diatur sedemikian rupa, sebagaimana dijelaskan dalam :
Bijbald op hed Staatsblad No. 6196 Bedehuizen, Moskebent, Toezicht op den bouevan Mohammedaan-sche begehuizen. Pada tanggal 31 Januari 1905. bahwa mendirikan tanah wakaf harus mendapat izin Bupati.
Bijblad op het Staatsblad No. 12573. Bedehuizen, Vrijdagdiensten. Wakaps. Bogor, 4 Juni 1931. bahwa untuk mendirikan tanah wakaf harus mendapat izin Bupati untuk tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
Bijblad op het Staatsblad No. 13390. Bedehuizen, Vrijdagdiensten. Wakaps. Buitenzorg, 24 Desember 1934. Bahwa wakaf supaya diberitahukan kepada Bupati untut dicatat dan dibebaskan dari pajak.
Bijblad op het Staatsblad No. 13480. Bedehuizen, Vrijdagdeinsten. Wakaps. Buitenzorg, 27 Mei 1935. Bahwa wakaf cukup diberitahukan.

UU Nomor 41 Tahun 2004

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.
Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu dibentuk Undang-Undang tentang Wakaf. Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali dalam Undang-Undang ini, namun terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang baru antara lain sebagai berikut:
a. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Undang-Undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-Undang ini tidak memisahkan antara wakaf-ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf-khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.
b. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut Undang-Undang ini Wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya. Dalam hal benda bergerak berupa uang, Wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah. Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah, misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah. Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan agar memudahkan Wakif untuk mewakafkan uang miliknya.
c. Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi Syariah.
d. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional Nazhir.
e. Undang-Undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap Nazhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Baca Juga: