Pra Peradilan

Pra Peradilan

Mengenai Pra Peradilan diatur dalam pasal 1 angka 10 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

  1. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
  2. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
  3. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pra peradilan ini akan memiliki  dampak yang cukup besar dan merupakan upaya terkahir dari Komjen Budi Gunawan untuk lepas dari cengkraman KPK asalkan Pengadilan Mengabulkan permohonan Pra Peradilan Komjen Budi Gunawan dan menyatakan bahwa penetapan tersangka kepadanya termasuka penahanan kota yag dilakukan kepadanya adalah bertentangan dengan Hukum.

Jika Pra Peradilan ini dikabulkan maka Jalan Komjen Budi Gunawan untuk dilantik Sebagai Kapolri akhirnya bisa terwujud dan melalui Pra peradilan itu juga KPK harus merehabilitisi nama baik dan  kedudukan Komjen Budi Gunawan sebagai Warga Negara indonesia Yang baik. Dan seluruh kontroversi dan intri politik yang muncul selama ini akan berakhir dengan adanya keputusan Pra peradilan tersebut.  Namun jika Pra Peradilan tersebut ditolak maka jalan Komjen Budi Gunawan ke hotel prodeo KPK semakin terhampar didepan mata dan saya rasa Praperadilan ini merupakan pertarungan sengit lembaga Hukum antara KPK dan POLRI. Kini keputusan ada ditangan para HAKIM yang merupakan wakil tuhan dalam menegakkan keadilan

Praperadilan yang diajukan oleh Komjen. Pol. Budi Gunawan, Calon Kapolri yang merupakan Tersangka di KPK tidak begitu jelas, apakah terhadap sah atau tidaknya penyidikan atau sah atau tidaknya penetapan tersangka. Namun terlepas dari hal tersebut, proses persidangan praperadilan dimaksud telah usai, yang mana amar putusannya kurang lebih berbunyi:

  • Menyatakan surat perintah penyidikan yang menetapkan Komjen. Pol. Budi Gunawan sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar oleh hukum dan oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  • Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasar oleh hukum;
  • Menyatakan penetapan tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;
  • Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan lebih lanjut yang dikeluarkan oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka oleh Termohon;

Dari literatur amar tersebut di atas, muncul suatu pertanyaan dalam benak penulis, yaitu bagaimana caranya mengeksekusi putusan praperadilan tersebut? Sebab salah satu amarnya berbunyi “Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan lebih lanjut yang dikeluarkan oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka oleh Termohon”.  Artinya, jika sudah tidak ada lagi upaya hukum terhadap putusan dimaksud, maka segala keputusan yang akan ditempuh oleh KPK terkait dengan status tersangka yang disandang oleh Komjen. Pol. Budi Gunawan, termasuk dalam rangka upaya supaya perkara tersebut dapat selesai (dalam pengertian bukan menghentikan penyidikan.

KPK tidak diberi wewenang oleh UU untuk menerbitkan penghentian penyidikan) adalah tidak sah. Penulis sendiri masih belum bisa membayangkan konstruksi hukum yang akan dipakai oleh KPK untuk menghentikan perkara ini karena KPK itu sendiri tidak diberi wewenang untuk menghentikan suatu penyidikan.

Mengenai kompetensi dari Pra Peradilan, yang pertama sah atau tidaknya penyidikan atau sah atau tidaknya penetapan tersangka, menurut penulis, berdasarkan hukum yang berlaku saat ini, bukanlah merupakan obyek praperadilan. Kewenangan hakim praperadilan mengenai obyek perkara yang menjadi wewenang praperadilan, diatur dalam Pasal 77 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini ten

 

https://swatproject.org/loopstation-premium-apk/