Situasi Politik setelah Perjanjian Roem-Royen

Situasi Politik setelah Perjanjian Roem-Royen

Situasi Politik setelah Perjanjian Roem-Royen

Situasi Politik setelah Perjanjian Roem-Royen

Pada tanggal 7 Mei disepakati bahwa Sukarno dan Hatta akan memerintahkan genjatan senjata sekembalinya mereka ke Yogyakarta. Bahwa Belanda akan menerima pihak Republik pada Konferensi Meja Bundar yang akan digelar, dan bahwa mereka tidak akan mendirikan negara-negara federal baru.

Pada tanggal 6 Juli 1949, pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta, yang sudah ditinggalkan oleh pasukan-pasukan Belanda pada akhir bulan juni. Soedirman dan pimpinan-pimpinan tentara lainnya enggan mengakui kekuasaan sipil yang mereka anggap telah meninggalkan Republik. Akan tetapi, pihak militer akirnya mengakui ketika Sukarno mengancam akan mengundurkan diri kalau mereka tidak melakukannya. Suatu konferensi diselenggarakan diĀ  Yogyakarta dan Jakarta pada bulan Juli. Di dalam konferensi itu, negara-negara federal ternyata mempunyai banyak kepentingan yang sama dengan Republik, sebagian besar dikarenakan rasa hormat mereka atas perlawanan Republik dan kekecewaan mereka atas kelalaian Belanda untuk menyerahkan kekuasaan yang penting kepada mereka. Konferensi tersebut bersepakat bahwa tentara republik akan menjadi inti kekuatan militer bagi Republik Indonesia Serikat yang baru dan bahwa Sukarno serta Hatta akan menjadi presiden dan wakil presiden negara itu.

Pada tanggal 1 Agustus, diumumkanlah genjatan senjata yang akan mulai berlaku di Jawa pada tanggal 11 Agustus dan Sumatera pada tanggal 15 agustus. Justru sebelum genjatan senjata itu dilaksanakan, pasukan-pasukan Republik berhasil merebut kembali sebagian besar Surakarta dan mempertahankannya selama dua hari. Bentrokan-bentrokan berikutnya yang berdiri sendiri berlanjut sampai bulan Oktober. Akan tetapi, sedikit demi sedikit, penyerahan kekuasaan militer yang terintegrasi bagi RIS diurus oleh Hamengkubawana IX selaku koordinator keamanan. Akan tetapi, ada beberapa wilayah yang bergolak seperti Sulawesi Selatan, Sumatera Timur, Kalimantan Selatan dan Jawa Barat, dimana proses ini mengahdapi perlawanan dari pasukan-pasukan liar setempat.

Dengan disepakatinya prinsip-prinsip Roem-Royen tersebut, pemerintah darurat RI di Sumatra memerintahkan kepada Sultan Hamengkubowono IX untuk mengambilalih pemerintahan di Yogyakarta apabila Belanda mulai mundur dari Yogyakarta. Partai politik yang pertama kali menyatakan setuju dan menerima baik tercapainya persetujuan Roem-Royen adalah Masyumi. Dr. Sukiman selaku ketua umum Masyumi menyatakan bahwa sikap yang diambil oleh delegasi RI adalah dengan melihat posisi RI di dunia internasional dan di dalam negeri sendiri, apalagi dengan adanya sikap BFO yang semakin menyatakan hasratnya untuk bekerjasama dengan RI. Sedangkan Mr. Surjono Hadinoto, ketua umum PNI menyatakan bahwa Persetujuan Roem-Royen merupakan satu langkah ke arah tercapainya penyelesaian dari masalah-masalah Indonesia. Akhirnya kedua partai ini mengeluarkan pernyataan bersama bahwa Persetujuan Roem-Royen sekalipun masih kurang memuaskan, namun beberpa langkah ke arah penyelesaian pertikaian Indonesia-Belanda.

Sumber :

https://callcenters.id/