Sumber hukum

Sumber hukum

Sebagaimana diketahui bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia mengenal 5 (lima) institusi sub sistem peradilan pidana sebagai Panca Wangsa penegak hukum, yaitu Lembaga Kepolisian (UU No. 2 Tahun 2002), Kejaksaan (UU No. 16 Tahun 2004), Peradilan (UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986), Lembaga Pemasyarakatan (UU No. 12 Tahun 1995) dan Advokat (UU No. 18 Tahun 2003).  Bahwa berdasarkan literature ini, DR. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. menjelaskan bahwa kepolisian secara lembaga adalah penegak hukum berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

Pasal 2: “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Pasal 13: “Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. Menegakan hukum; dan c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.  Ketentuan Pasal 6 huruf c jo. Pasal 11 UU KPK, yang berbunyi: Pasal 6 huruf c UU KPK, menyebutkan: “Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi”.  Pasal 11 UU KPK, menyebutkan: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

  1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara
  2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat
  3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Dinamika Hukum

Calon Kapolri yang berstatus tersangka agar dibatalkan proses pencalonannya, bukanlah dengan sebatas memakai dalil moral dan etik saja. Mesti “direkonseptualisasi” segala ketentuan yang terkait dengan dua peristiwa hukum itu, lalu dirumuskan dalam ketentuan tegas setelah diturunkan dari dalil consensus moral yang bisa “terterima” secara terus menerus.  Dalam tahapan sederhana, singkat, tidak memakan waktu yang lama, sebenarnya Presiden Jokowi atas otoritas penuhnya, saat ini dapat tidak menerbitkan SK pengangkatan Budi Gunawan meskipun sudah disetujui oleh Paripurna DPR.

Penidakterbitan SK tersebut dapat dilakukan dengan alasan status tersangka sang Jenderal dapat memicu kemarahan publik jika “dipaksakan” untuk dilantik.  Ini berarti bukan lagi soal legal atau non-legal-nya Budi Gunawan untuk ditetapkan sebagai Kapolri, tetapi soal diterima atau tidak diterimanya yang bersangkutan oleh publik untuk memimpin institusi Bhayangkara tersebut.

Sebagaimana dalam dinamikanya, massa (rakyat) tidak lagi menghendaki calon kapolri yang “bermasalah hukum,” demi menciptakan pemerintahan yang bersih. Meskipun tafsir demikian hanyalah “tafsir subjektif” bagi Presiden yang memiliki kewenangan penuh untuk menerbitkan SK pengangkatan Kapolri.  Sedangkan dalam dinamika hukum yang membutuhkan waktu relatif panjang.  Paling tidak UU Kepolisian, kalau mau diatur ketegasannya; syarat calon Kapolri tidak boleh berstatus tersangka.  Maka dalil hukum abstrak yang menyertainya, boleh jadi harus berlaku imperatif terhadap setiap jabatan publik tatkala dalam proses pengangkatan jika sewaktu-waktu ditetapkan sebagi tersangka. Adalah “setiap perkara yang ditangani oleh KPK adalah perkara korupsi, yang mana “korupsi” merupakan kejahatan extra, dan akhir proses hukumnya selalu “terbukti pelakunya.” Meskipun perumusan dalil hukum tersebut pasti sulit dalam perkembangannya, tetapi siapa yang tahu, Undang-Undang dan setiap ketentuannya memang selalu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dimana hukum itu berada.

 

https://swatproject.org/loopstation-premium-apk/