upaya hukum

UPAYA HUKUM KASASI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM ATAS PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK)

UPAYA HUKUM KASASI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM ATAS PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK)

ppkn.co.id
Akhirnya setelah lama menjalani perdebatan panjang tentang upaya hukum Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum akibat dari suatu putusan bebas dari Hakim memperoleh Kepastian Hukum dan Keadilan menurut berbagai praktisi maupun masyarakat setelah dikabulkannya permohonan Pengujian Undang-undang oleh MK (Mahkamah Konstitusi) dan diputus pada 26 Maret 2013 lalu atas PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA [PASAL 244] TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 pada Putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012. Amar Putusan tersebut yaitu:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

1.1 Menyatakan frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
1.2 Menyatakan frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;…………dst

Mengapa mengalami perdebatan? Berikut penulis akan membahasnya.

Pasal 67 KUHAP : “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.”

Pasal 244 KUHAP: “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

Kedua pasal ini akan menjadi pembahasan dalam tulisan ini. Hal yang menjadi permasalahan yaitu mengenai penerapan pasal-pasal ini serta jaminan Kepastian hukum bagi terdakwa atas putusan bebas yang dilindungi berdasarkan konstitusi, bertolak seolah bertolak belakang pada pelaksanaanya dalam sistem peradilan. Mengenai pelaksanaan upaya hukum Jaksa Penuntut Umum terkait putusan bebas telah lama terjadi perdebatan, yaitu diawali dengan adanya perkembangan praktek peradilan pidana yang dimotori oleh pihak eksekutif, yakni Departemen Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW. 07. 03. Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, dalam butir 19 pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut ditetapkan, bahwa:

“Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi, dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.”

Keberadaan yurisprudensi yang dilandasi keluarnya Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tersebut, di bidang substansi putusan bebas dengan upaya hukum yang menyertainya masih selalu menjadi wacana kalangan teoritisi maupun praktisi oleh karena Keputusan Menteri Kehakiman tersebut mengenyampingkan Pasal 244 KUHAP sehingga menimbulkan berbagai interpretasi atau multi tafsir yang menambah rancunya esensi putusan bebas yang dicanangkan oleh KUHAP.
Alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Upaya Hukum atas putusan bebas yaitu:
Menurut MA maupun Jaksa Penuntut Umum, terdapat putusan-putusan bebas yang terdapat suatu keganjilan. Pada dasarnya KUHAP tidak membedakan Putusan Bebas, dimana pengertian menurut KUHAP pasal 191 ayat (1) yaitu “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.
Menurut MA maupun Jaksa Penuntu Umum, Putusan bebas itu terdapat 2 (dua) bagian yaitu putusan Bebas Murni dan Putusan bebas tidak murni. Hal inilah menjadi landasan JPU melakukan Upaya Hukum atas putusan bebas yaitu pada putusan bebas tidak murni, dan JPU juga harus membuktikan hal ini pada saat akan mengajukan upaya hukum. Sedangkan jika dilihat dalam teori maupun dalam doktrin yaitu Putusan bebas (vrijspraak) dikualifikasian bentuk-bentuk vrijspraak tersebut, seperti yang dikemukakan oleh seorang Pakar Belanda, J. M. van Bemmelen, sebagai berikut:
  1. De zuivere vrijspraak (putusan bebas murni), merupakan putusan akhir, hakim membenarkan fakta hukumnya (feiten), namun tuduhan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
  2. De onzuivere vrijspraak (putusan bebas tidak murni), yaitu dalam hal batalnya tuduhan terselubung (bedekte neitigheid van dagvaarding) atau putusan bebas yang menurut keyakinan kenyataannya tidak didasarkan pada tidak terbuktinya apa yang dimuat dalam surat tuduhan.
  3. De vrijspraak of grond van doel matige heid overwegingen (putusan bebas berdasarkan alasan pertimbangan kegunaannya), yaitu putusan hakim yang diambil berdasarkan pertimbangan bahwa haruslah diakhiri atas suatu penuntutan yang sudah pasti tidak akan ada hasilnya.
  4. De bedekte vrijspraak (putusan bebas yang terselubung), yaitu dalam hal hakim mengambil putusan tentang fakta hukum (feiten) dan menjatuhkan putusan ontslag van alle rechtsvervolging (dilepas dari tuntutan hukum).

MA juga melahirkan yurisprudensi yang mengabulkan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas terdakwa Natalegawa yang diajukan jaksa, melalui putusan MA Reg. No. 275/K/Pid/1983. Adapun legal reasoning yang digunakan MA untuk menjustifikasi kasasi terhadap putusan bebas, antara lain: pertama, asas ius contra legem; dan, kedua, konsepsi putusan bebas yang dibedakan atas bebas murni (vrijspraak) dan bebas tidak murni (verkapte vrijspraak). Menurut MA, indikator putusan vrijspraak yakni jika kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak didukung alat bukti yang sah. Sementara itu yang dimaksud dengan nomenklatur verkapte vrijspraak atau bebas tidak murni indikatornya yaitu: (i) jika putusan bebas itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan; (ii) jika dalam menjatuhkan putusan, pengadilan telah melampaui wewenangnya di ranah kompetensi absolut maupun relatif, serta memberikan pertimbangan yang bersifat non juridis. Terhadap katagori bebas tidak murni inilah kasasi wajib untuk diperiksa.

Berdasarkan uraian tersebut menurut MA, Suatu putusan pembebasan adalah tidak murni apabila putusan tersebut didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya surat dakwaan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila pengadilan dalam menjatuhkan putusannya telah melampau wewenangnya.