UUJN versus Organisasi Notaris

UUJN versus Organisasi Notaris


Adalah Ketua Umum Asosiasi Notaris Indonesia (ANI) Liliana Gondoutomo yang menyambut disetujuinya RUUJN oleh DPR dengan “ancaman” judicial review. Liliana mempermasalahkan ketentuan mengenai kewajiban notaris untuk berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris. Di pihak ANI, ada kekhawatiran bahwa ketentuan mengenai wadah tunggal itu bertujuan untuk melestarikan monopoli INI sebagai satu-satunya organisasi yang diakui oleh pemerintah. Wajar kiranya prasangka itu muncul, karena ANI tak sekejap pun dilibatkan oleh pemerintah maupun DPR dalam pembahasan RUUJN.

Di sisi lain, sebagai satu-satunya organisasi notaris yang diakui pemerintah, sejumlah pengurus INI dilibatkan baik oleh pemerintah maupun DPR di dalam penyusunan hingga pembahasan RUUJN. Bahkan bisa dikatakan, dua versi RUUJN (versi Baleg DPR dan versi Depkeh HAM) draf awalnya tidak lepas dari polesan beberapa pengurus pusat INI. Perlu pula ditambahkan, sebelum UUJN lahir, dasar hukum INI sebagai satu-satunya organisasi notaris yang diakui pemerintah adalah Keputusan Menkeh dan HAM No.M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan.

Tak jauh beda dengan profesi advokat, masalah pembentukan wadah tunggal juga menjadi tantangan yang berat bagi para notaris. Sejak era reformasi bergulir, sejumlah anggota INI membelot dan membentuk organisasi tandingan, diantaranya Himpunan Notaris Indonesia (HNI), Asosiasi Notaris Indonesia (ANI), dan Perhimpunan Notaris Reformasi Indonesia (Pernori). Meski tidak disebutkan organisasi mana yang dimaksud oleh undang-undang, namun Tien menafsirkan bahwa ketentuan wadah tunggal itu mengacu pada INI. “Dari dulu kita juga hanya satu wadah, dari dulu pemerintah hanya mengakui satu wadah,” katanya.

Di lain pihak, Wakil Ketua Umum PP HNI Ilham Pohan menilai bahwa klaim INI sebagai wadah tunggal Organisasi Notaris adalah tidak berdasar. Pasalnya, tegas Ilham, tidak ada satupun pasal di dalam UUJN yang menyatakan bahwa wadah tunggal Organisasi Notaris bernama INI. Berpijak pada penafsiran itulah, kata Ilham, HNI tidak berencana untuk membawa UUJN ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Jangan sampai nanti Pak Jimly (Ketua MK, red) bilang, ‘apakah anda tidak bisa baca undang-undang, apakah disebutkan wadah tunggal itu adalah INI’. Jangan sampai seperti itu,” ujarnya.

UUJN versus PPAT

Peliknya masalah pembentukan wadah tunggal Organisasi Notaris ini agaknya akan menimbulkan masalah lainnya, yaitu terganjalnya pembentukan Majelis Pengawas yang juga diamanatkan oleh UUJN. Padahal, lembaga ini memiliki peran sentral dalam melakukan pengawasan terhadap para notaris se-nusantara. Apa pasal? Majelis Pengawas yang akan dibentuk di tiga jenjang–-pusat, provinsi, dan kabupaten/kota-–salah satu unsurnya berasal dari Organisasi Notaris. Selama Organisasi Notaris belum terbentuk, maka sulit untuk mengharapkan mengisi anggota-anggota dari majelis ini di tiap tingkatannya. Suka tidak suka, kekosongan hukum dalam fungsi pengawasan notaris rasanya sulit terhindari.

Penentangan terhadap lahirnya UUJN tidak hanya datang dari lingkungan notaris, tapi juga dari kalangan Pejabat Pembuat Akta Pertanahan (PPAT). Protes PPAT terhadap UUJN disebabkan ‘pencaplokan’ oleh notaris, sebagian lahan yang selama ini digarap PPAT, yaitu kewenangan pembuatan membuat akta pertanahan (pasal 15 ayat(2) UUJN).

Mengenai kewenangan baru yang dimiliki oleh notaris ini, Direktur Peraturan Perundang-undangan Depkeh HAM Abdul Gani Abdullah menyatakan seorang notaris tak perlu lagi mengikuti ujian khusus untuk dapat diangkat sebagai PPAT. “Karena sudah inheren di dalam diri notaris, maka pembinaan, mengangkat notaris itu otomatis mengangkat PPAT,” ucapnya. Ia juga menegaskan, UUJN mengesampingkan produk hukum lain di bawah undang-undang yang mengatur soal PPAT. Sekadar tahu, selama ini eksistensi PPAT bernaung di bawah PP No.38/1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.

Liliana yang juga Ketua Umum Asosiasi Pejabat Pembuat Akta Tanah Indonesia (ASPPAT) berpendapat, pasal 15 ayat (2) huruf f tidak bisa ditafsirkan semata-mata bahwa notaris dapat membuat akta yang selama ini dibuat oleh PPAT. Ia juga menilai bahwa isi pasal tersebut tidak jelas dan masih perlu penjelasan. Padahal, di dalam penjelasannya dinyatakan sebagai: “cukup jelas”. “Berarti kita harus menafsirkan sendiri,” tukas Liliana.

baca juga :